Pada tanggal 10 Januari, Wu Zhaoxie (Joseph Wu), kepala bagian urusan luar negeri pihak penguasa Taiwan, diwawancarai oleh CNN Indonesia, dimana dia mempropogandakan pikiran separatis “kemerdekaan Taiwan” secara terbuka, memperburuk ketegangan regional dan merusak hubungan persahabatan Tiongkok dengan negara lain. Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia menyatakan penentangan tegas atas kata-kata Wu.
Pertama, hanya ada satu Tiongkok di dunia. Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok, dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili seluruh Tiongkok. Hal ini telah diakui dengan jelas dalam Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1971. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, 182 negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok berdasarkan prinsip Satu-Tiongkok. Prinsip Satu-Tiongkok merupakan konsensus umum masyarakat internasional dan prinsip dasar dalam hubungan internasional.
Kedua, otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) terus mengambil sikap separatis “kemerdekaan Taiwan”, dan berkolusi dengan kekuatan asing dalam serangkaian tindakan provokatif yang dirancang untuk memecah belah Tiongkok. Mereka terus membangun kekuatan militer dengan tujuan mencapai “kemerdekaan” dan mencegah penyatuan negara. Mereka berupaya mencoba menabur benih “dua Tiongkok” atau “satu Tiongkok, satu Taiwan”. Tindakan otoritas DPP tersebut telah mengakibatkan ketegangan hubungan lintas Selat Taiwan, membahayakan perdamaian dan stabilitas di lintas Selat Taiwan, serta merusak prospek dan membatasi ruang penyatuan negara secara damai. Otoritas DPP adalah perusak nyata status quo di lintas Selat Taiwan dan sumber kekacauan terbesar terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Selat Taiwan dan bahkan di kawasan Asia-Pasifik.
Ketiga, daerah sekitarnya adalah tempat tinggal dan kehidupan Tiongkok. Seperti Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, Tiongkok lebih peduli pada keamanan dan stabilitas kawasan daripada kekuatan asing mana pun. Perdamaian dan stabilitas jangka panjang harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional. Oleh karena itu, tidak boleh ada toleransi terhadap perilaku yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Diharapkan bahwa semua negara di kawasan ini dapat bekerja sama secara tegas untuk menjunjung tinggi tujuan dan prinsip Piagam PBB, prinsip-prinsip dasar hubungan internasional, dan dengan tegas menentang campur tangan pihak asing terhadap urusan dalam negeri dan hasutan kegiatan separatis.
