TRANSKRIP WAWANCARA DUTA BESAR LU KANG DENGAN CNN INDONESIA BAGIAN I: HUBUNGAN TIONGKOK-INDONESIA SERTA ISU INTERNASIONAL DAN REGIONAL

2022-08-12 23:31

Moderator: Duta Besar Lu Kang, terima kasih banyak menerima wawancara CNN Indonesia pada momen bersejarah ini.

Duta Besar Lu Kang: Halo, terima kasih. Senang berbicara dengan CNN Indonesia tentang sesuatu yang menjadi perhatian semua orang.

Moderator: Oke. Setahu saya Anda tiba di Indonesia pada bulan Februari, bukan? Sekarang hampir 6 bulan telah berlalu, apa kesan Anda tentang Indonesia?

Duta Besar Lu Kang: Indonesia sangat indah. Di Jakarta, teman-teman Indonesia saya membuat saya sangat sibuk sejak saya bertugas di sini, tetapi kadang-kadang saya juga punya waktu untuk berjalan-jalan, dan saya menemukan bahwa Indonesia adalah negara yang penuh energi dan harapan. Pada perjalanan dinas sesekali, saya pergi ke beberapa pulau di luar Jawa, termasuk Bali, dan mungkin Anda juga sudah mencatat bahwa saya pergi ke Kabupaten Morowali, Sulawesi minggu lalu, tempat yang sangat indah.

Moderator: Indonesia tidak hanya sangat indah, tetapi juga sangat mirip dengan Tiongkok dalam banyak aspek seperti kebudayaan dan adat. Seperti konsep komunitas senasib sepenanggungan umat manusia yang dikemukakan oleh Tiongkok, ada konsep yang sangat mirip di Indonesia, seperti konsep "gotong royong" di Indonesia. Menurut Anda, bertolak dari konsep ini, bagaimana Tiongkok dan Indonesia bisa saling menguntungkan?

Duta Besar Lu Kang: Setelah saya bekerja di Indonesia, saya menemukan bahwa, terutama sebagai negara penting di ASEAN, Indonesia selalu menganjurkan konsep ini dalam kerjasama antar negara-negara ASEAN. Faktanya, Tiongkok telah lama menganjurkan bahwa, dalam urusan internasional, kita seharusnya membentuk komunitas dengan kepentingan bersama. Presiden Xi Jinping secara resmi mengusulkan konsep pembangunan komunitas senasib sepenanggungan umat manusia pada tahun 2015. Pada awal konsep ini diusulkan, sebenarnya pertama dia berfokus pada negara-negara tetangga Tiongkok. Dengan kata lain, dalam waktu awal kami mengusulkan pembangunan komunitas senasib sepenanggungan umat manusia, sebenarnya komunitas senasib sepenanggungan Asia yang pertama diusulkan. Alasan kenapa kita bisa mengajukan konsep seperti itu sebenarnya karena kita dan negara-negara tetangga, termasuk negara berkembang, termasuk Indonesia, kita punya banyak pengalaman yang sama di masa lalu, kita semua pernah di-bully oleh Barat, dan kita juga berada dalam tahap perkembangan yang sama. Saat ini, sebagai negara berkembang, ketika kita masih berkomitmen pada industrialisasi, urbanisasi, dan modernisasi, kita terlibat lagi dalam konteks globalisasi. Sekarang mengenai kepentingan bersama seluruh umat manusia, kita perlu memperhatikan konservasi energi dan pengurangan emisi, dan mengambil jalan pembangunan hijau. Dalam hal ini, sebagai negara berkembang, Tiongkok dan Indonesia memang memiliki banyak kesamaan, sehingga perlu adanya kerjasama. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan bahwa, selama kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok yang belum lama ini, sebuah konsensus penting dicapai pada pertemuan antara kepala negara Tiongkok dan Indonesia, yaitu untuk memperjelas arah umum hubungan kedua negara, yaitu membangun Komunitas senasib sepenanggungan Tiongkok-Indonesia depan bersama. Saya percaya bahwa penetapan arah umum ini akan membawa landasan yang lebih kokoh bagi kerja sama yang lebih solid antara kedua negara di bidang yang lebih luas.

Moderator: Oke. Soal kepresidenan Indonesia di G20, Anda baru saja menyebutkan bahwa Anda juga pernah ke Bali belum lama ini. Situasi politik global saat ini sangat tegang. Baik itu politik atau ekonomi, kami sebenarnya sangat khawatir. Mengapa? Karena akan banyak kesulitan dalam hubungan diplomatik, bagaimana sikap dan tujuan keikutsertaan Tiongkok dalam KTT G20 ini?

Duta Besar Lu Kang: Pertama-tama, kita harus mengucapkan selamat kepada Indonesia. Seperti yang Anda katakan tadi, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan G20 tahun ini, tidak hanya KTT di akhir tahun, tetapi juga serangkaian kegiatan tahap awal. Indonesia telah melakukan upaya besar. Rekan-rekan Indonesia saya sangat sukses, terutama pada bulan Juli lalu, ketika Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 diadakan di Bali. Dengan latar belakang politik internasional yang begitu kompleks, Indonesia telah berhasil membawa semua menteri luar negeri anggota G20 di bawah satu atap untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Itu sangat sukses. Kami telah mengucapkan selamat kepada rekan-rekan Indonesia kami secara terbuka, termasuk melalui jalur bilateral.

Adapun tujuan Tiongkok untuk G20 tahun ini, saya pikir ada dua hal yang paling penting. Pertama, G20 harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi apa hal terbaik yang harus dilakukan sekarang? G20 saat didirikan, fungsinya adalah platform penting untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi makro internasional. Masalah terbesar yang dihadapi semua anggota masyarakat internasional saat ini adalah bagaimana mempromosikan pemulihan pascapandemi yang efektif dan berkelanjutan. Anda juga dapat melihat bahwa pemulihan ekonomi dunia saat ini menghadapi beberapa kesulitan dan kemunduran, terutama kebijakan ekonomi makro dari beberapa ekonomi utama. Terus terang, beberapa di antaranya tidak terlalu bertanggung jawab, terutama di bidang keuangan internasional, sehingga memberikan dampak besar kepada ekonomi yang lain khususnya negara berkembang yang masih kurang dalam peningkatan kapasitas. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, G20 harus berkonsentrasi untuk memberikan dukungan yang lebih efektif bagi sejumlah besar negara berkembang, sehingga dapat memberikan jaminan yang lebih kuat bagi pemulihan ekonomi global. Inilah poin pertama.

Kedua, menurut kami yang terpenting adalah G20 harus menganut multilateralisme sejati dan memastikan terpeliharanya norma-norma dasar hubungan internasional. Termasuk yang baru saja saya sampaikan, rekan-rekan Indonesia saya bulan lalu sangat sukses untuk memungkinkan semua anggota G20 berpartisipasi dalam diskusi urusan internasional secara setara. Ini adalah manifestasi penting dari demokratisasi hubungan internasional. .

Dalam kedua aspek tersebut, kami senang melihat bahwa rekan-rekan Indonesia kami sejauh ini sangat gigih dalam menempuh jalan yang benar dan melakukan hal yang betul. Tiongkok telah menyatakan akan terus mendukung rekan-rekan Indonesia kami untuk melakukan hal yang betul.

Moderator: Oke. Tiongkok memegang kepresidenan BRICS tahun ini, dan Indonesia juga akan menjadi ketua ASEAN tahun depan. Mengingat hubungan Tiongkok dan Indonesia saat ini begitu erat, apakah hubungan bilateral Tiongkok-Indonesia akan ditingkatkan lebih lanjut dari kemitraan strategis komprehensif?

Duta Besar Lu Kang: Tadi saya sudah mengatakan bahwa ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Beijing pada bulan Juli, dia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Xi Jinping. Pernyataan pers bersama pada pertemuan antara kedua kepala negara itu menyebutkan bahwa, di atas dasar hubungan kemitraan strategis komprehensif yang sangat baik saat ini, kedua kepala negara sepakat bahwa hubungan kedua negara berkembang menuju arah umum dimana kedua negara bersama membangun komunitas senasib sepenanggungan Tiongkok-Indonesia. Anda baru saja menyebutkan bahwa Tiongkok adalah ketua BRICS tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 tahun ini, dan tahun depan akan menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan para pemimpin tentang kerja sama Asia Timur. Sebagai dua negara penting dan dua ekonomi baru yang penting di Asia, Tiongkok dan Indonesia sama-sama memainkan peran penting dalam urusan internasional dan regional, di waktu yang sama meningkatkan hubungan bilateral kita. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan bahwa hubungan antara kedua belah pihak sebenarnya telah diperkuat, misalnya, tahun ini, sebagai kepresidenan BRICS, kami mengundang Presiden Jokowi untuk berpartisipasi dalam Dialog Pembangunan Global Tingkat Tinggi yang diadakan bersamaan dengan KTT BRICS tahun ini. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, dan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato penting. Ketika Anggota Dewan Negara merangkap Menteri Luar Negeri Wang Yi memimpin Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS tahun ini, Pertemuan Menteri Luar Negeri "BRICS+" juga diadakan, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadir dalam acara tersebut. Semua ini sudah menunjukkan bahwa kedua belah pihak berkomitmen untuk memperkuat koordinasi yang erat ketika mereka memainkan peran penting.

Moderator: Memperkuat koordinasi yang erat dan kerjasama yang lebih erat, kerjasama penting seperti apa yang akan ada dalam waktu dekat? Kita tahu bahwa Tiongkok sebenarnya adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Pada tahun 2021, investasi Tiongkok di Indonesia telah mencapai 3,9 miliar dolar AS. Jadi dalam waktu dekat, apakah Tiongkok punya rencana investasi atau proyek kerjasama yang lebih besar?

Duta Besar Lu Kang: Ketika para pemimpin kedua negara bertemu di Beijing pada bulan Juli, selain mengeluarkan pernyataan, mereka juga menandatangani dokumen kerja sama dan perjanjian kerja sama di tujuh bidang. Ini telah meletakkan landasan penting di bidang investasi yang Anda perhatikan. Misalnya, pembangunan ibu kota baru, pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara, pengembangan energi baru, serta pengembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau yang sangat diperhatikan Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, dapat dilihat dari pernyataan terbut bahwa Tiongkok telah menyatakan niatnya untuk secara aktif mendukungnya. Seperti yang Anda katakan, sejak terjalinnya kemitraan strategis komprehensif antara Tiongkok dan Indonesia, hubungan tersebut berkembang sangat pesat. Sekarang Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama sembilan tahun berturut-turut dan tujuan ekspor terbesar Indonesia selama enam tahun berturut-turut. Investasi yang baru saja Anda sebutkan adalah jumlah dalam satu tahun saja pada tahun 2021. Padahal, dari segi jumlah total, Tiongkok kini berada di posisi tiga besar.

Moderator: Baik Pak Dubes. Kembali ke masalah Laut China Selatan, sengketa wilayah di Laut China Selatan telah mempengaruhi banyak negara, termasuk hubungan diplomatik antar banyak negara. Bagaimana Tiongkok menjaga hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara tersebut termasuk Indonesia dalam hal ini?

Duta Besar Lu Kang: Pertama-tama, terus terang, sebelum pertengahan tahun 1970-an, apa yang disebut masalah Laut China Selatan pada awalnya sebenarnya hampir tidak ada, tetapi kemudian masalah ini muncul karena berbagai alasan. Tidak apa-apa, Tiongkok, negara-negara di kawasan dan negara-negara ASEAN sebenarnya telah menyepakati ide yang sangat bagus, yaitu untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan, kita perlu mengadopsi metode Jalur Ganda (Duel-Track). Pertama, penyelesaian atau pengendalian perselisihan, kalau tidak bisa diselesaikan dengan cepat, melalui komunikasi bilateral yang langsung antara Tiongkok dan pihak yang bersangkutan langsung, kedua, Tiongkok dan negara ASEAN seharusnya bersama berkomitmen untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan dan perkembangan.

Menurut pemikiran seperti itu, Anda sebenarnya dapat melihat apa yang disebut masalah Laut China Selatan tidak mempengaruhi perkembangan hubungan Tiongkok dengan negara-negara tetangga termasuk Indonesia, dan negara-negara ASEAN lainnya yang memiliki beberapa perbedaan, dan bahkan meningkatkan hubungan kami, tidak mempengaruhi perdamaian, keamanan, stabilitas dan pembangunan bersama di kawasan. Bahkan kami melawan krisis keuangan internasional 2008 setelah krisis keuangan Asia di akhir 1990-an, memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini terus berkembang maju. Namun, justru karena beberapa kekuatan asing telah mencoba untuk menyoroti masalah Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir, mencoba untuk menabur perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN, dan masalah ini tampaknya telah menjadi salah satu isu yang menonjol. Tetapi Anda dapat melihat bahwa ketika semua negara ASEAN membicarakan masalah ini, setiap orang memiliki keinginan yang sama yaitu tidak membiarkan perbedaan tersebut mempengaruhi kerjasama yang baik antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN.

Moderator: Baik. Tiongkok mengklaim mematuhi hukum internasional, tetapi menurut UNCLOS 1982 yang juga telah disepakati Tiongkok, tidak ada negara yang dapat memiliki zona ekonomi eksklusif lebih dari 200 mil laut. Bagaimana Tiongkok memandang posisinya di isu  Laut China Selatan?

Duta Besar Lu Kang: Anda tadi mengatakan bahwa Tiongkok adalah pihak dalam UNCLOS, tetapi Anda hanya menggunakan satu kalimat saja dari UNCLOS. Dalam isu ini, kita dapat melihatnya dari dua aspek, pertama, apa sebenarnya klaim Tiongkok di Laut China Selatan? Sekarang beberapa kekuatan asing sering mencoba menstigmatisasi dan mendistorsi klaim Tiongkok di Laut China Selatan. Faktanya, klaim Tiongkok di Laut China Selatan didasarkan pada praktik jangka panjang orang-orang Tiongkok di wilayah ini dan posisi yang dipegang oleh pemerintah Tiongkok berturut-turut, terutama mencakup beberapa elemen berikut:.

Pertama, Tiongkok memiliki kedaulatan teritorial atas pulau-pulau di Laut China Selatan, antara lain Kepulauan Nansha, Kepulauan Xisha, Kepulauan Zhongsha, dan Kepulauan Dongsha. Kedua, Tiongkok memiliki perairan internal (internal waters), laut teritorial (territorial sea), dan zona tambahan (contiguous zone) di Nanhai Zhudao. Ketiga, Tiongkok memiliki zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen (continental shelf) di Nanhai Zhudao. Keempat, Tiongkok memiliki hak sejarah di Laut China Selatan.  Beberapa negara ingin menantang soal hak bersejarah Tiongkok. Jika Anda mempelajarinya dengan lebih teliti, UNCLOS memperjelas bahwa UNCLOS itu sendiri tidak menyelesaikan masalah kepemilikan pulau-pulau, dalam UNCLOS itu ditegaskan dengan tegas bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam UNCLOS ini harus ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional yang umum. Beginilah cara kami memandang masalah Laut China Selatan saat ini. Terus terang, selama bertahun-tahun, dasar klaim Tiongkok di Laut China Selatan tidak pernah berubah, dan cakupan klaim kami tidak pernah diubah, juga bukan klaim Tiongkok di kawasan ini “keterlaluan”, seperti beberapa negara di luar kawasan mengatakan.

Kedua, harus ditegaskan bahwa UNCLOS ini dicapai pada tahun 1982, sehingga tidak pernah menjadi titik awal untuk tatanan maritim. Dari sudut pandang konvensi itu sendiri, itu tidak mencakup keseluruhan tatanan maritim juga.

Moderator: Kalau begitu, saat ini apakah akan ada konvensi atau perjanjian yang lain untuk menggantikan UNCLOS?

Duta Besar Lu Kang: Ini adalah isu multilateral. Ini harus didiskusikan melalui semua anggota masyarakat internasional, dan kita diskusikannya bersama melalui prosedur yang demokratis. Ini adalah multilateralisme yang sebenarnya. Mungkin tidak mudah untuk menegosiasikan kerangka hukum seperti itu melalui platform multilateral, sehingga memang ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan pihak terkait sebelum kerangka yang lebih lengkap tercapai? Tiongkok dan negara-negara ASEAN telah memberikan contoh yang baik dalam mengelola perdamaian, keamanan, stabilitas, dan ketertiban di kawasan melalui upaya bersama. Inilah mengapa kami mencapai "Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan" (COC) 20 tahun yang lalu, dan sekarang semua pihak sedang merundingkan "Kode Perilaku di Laut China Selatan" di bawah semangat COC.

Moderator: Selain isu Laut China Selatan, kereta cepat Jakarta-Bandung juga menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Ini adalah salah satu proyek kerjasama strategis antara Indonesia dan Tiongkok saat ini. China Development Bank meminta pemerintah Indonesia menanggung biaya overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar US$1,176 miliar atau Rp16,8 triliun. Jika pemerintah Indonesia menolak untuk membayar selisihnya, apakah kerja sama Indonesia dan Tiongkok di kereta cepat Jakarta-Bandung akan berlanjut?

Duta Besar Lu Kang: Pertama, saya tidak tahu informasi yang baru saja Anda sebutkan itu berasal dari mana. Dalam dua atau tiga tahun terakhir, karena dampak pandemi COVID-19, ada keterlambatan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, yang wajar dan sepenuhnya dapat dimaklumi. Kedua pihak sedang berkonsultasi secara bersahabat mengenai masalah-masalah yang diakibatkan oleh keterlambatan tersebut, ini juga semangat yang dipegang oleh tim konstruksi kedua negara dari awal pembangunan kereta cepat ini. Jadi secara pribadi saya tidak begitu percaya bahwa akan muncul situasi seperti yang Anda katakan, satu pihak menolak untuk melakukan sesuatu. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa sejauh ini, semua masalah yang muncul telah dinegosiasikan secara damai oleh tim konstruksi dari kedua belah pihak. Tentu saja, seharusnya departemen yang berwenang serta tim kedua negara yang memberikan jawaban yang otoritatif mengenai pertanyaan ini. Saya pribadi menyarankan untuk tidak terlalu banyak mendengarkan berbagai macam kata dari luar.

Moderator: Apakah mungkin pihak Tiongkok yang menanggung selisih biaya ini? Karena Tiongkok adalah negara besar, dan juga bisa dikatakan sebagai negara ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat, apakah mungkin Tiongkok menanggung selisih biaya yang tidak terlalu besar bagi Tiongkok?

Duta Besar Lu Kang: Sejak awal, kedua belah pihak telah menentukan prinsip-prinsip yang harus diikuti bersama tentang bagaimana membangun kereta api berkecepatan tinggi ini dan bagaimana mengaturnya secara baik. Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak hanya akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal di Indonesia, misalnya, waktu perjalanan antara dua kota yang paling makmur dan padat penduduk di Pulau Jawa dipersingkat dari 3,5 jam menjadi 40 menit, setidaknya ini akan menciptakan 5.000 lapangan kerja di sepanjang rute tersebut, yang dapat mendorong arus logistik dan orang sehingga membawa lebih banyak prospek untuk pembangunan ekonomi. Ini juga merupakan proyek penting dalam penyelarasan Inisiatif “Satu Sabuk Satu Jalan” dengan strategi “Poros Maritim Dunia” Indonesia. Prinsip penting yang ditentukan kedua pihak sejak awal adalah dikonsultasikan bersama, dibangun bersama dan dinikmati bersama, yang mana juga merupakan prinsip yang dipegang Tiongkok saat melakukan kerja sama dengan banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu, urusan tertentu dalam proses pembangunan tidak boleh diumumkan saja secara sepihak oleh pihak Tiongkok, harus dicapai setelah konsultasi yang bersahabat antara kedua pihak.

Moderator: Baik, kita kembali ke panggung internasional. Baru-baru ini, Tiongkok telah mengusulkan inisiatif keamanan global dan inisiatif pembangunan global kepada dunia. Apa pengaruh inisiatif ini terhadap hubungan Tiongkok-Indonesia?

Duta Besar Lu Kang: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia atas perhatiannya pada dua inisiatif penting ini. Inisiatif Pembangunan Global yang diusulkan oleh Presiden Xi Jinping tahun lalu, dengan cepat didukung oleh lebih dari 100 negara di seluruh dunia, dan saya juga dengan senang hati memberitahu Anda bahwa pemerintah Indonesia juga aktif mendukung dan berpartisipasi dalam kelompok kerja Friends of the Global Development Initiative di New York. Inisiatif keamanan global yang diusulkan oleh Presiden Xi Jinping di Forum Boao untuk Asia pada bulan April tahun ini, dengan cepat menarik perhatian besar dari semua kalangan, dan pemerintah Indonesia juga sedang mengikutinya dengan cermat. Ciri penting dari kedua inisiatif ini adalah bahwa mereka ditujukan pada beberapa masalah yang muncul di masyarakat internasional dalam konteks globalisasi. Masalah-masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, tetapi harus diselesaikan dengan mempromosikan multilateralisme, menyatukan kekuatan semua negara, dan menggunakan saluran multilateralisme. Konsep keamanan yang umum, komprehensif, kooperatif dan berkelanjutan yang diusulkan dalam Inisiatif Keamanan Global sangat relevan dengan komunitas internasional saat ini. Langkah-langkah yang harus diambil terhadap pandemi yang diusulkan oleh Inisiatif Pembangunan Global, termasuk pembangunan hijau dan membantu negara-negara berkembang menghilangkan kemiskinan, adalah beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan di bidang pembangunan. Dalam masalah ini, Tiongkok dan Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki banyak keprihatinan bersama, juga membutuhkan kerja sama satu sama lain. Oleh karenanya, dua inisiatif ini memang memberi kita lebih banyak kerangka dan titik awal untuk bekerjasama.

Moderator: Selain dua inisiatif ini, sebenarnya Amerika Serikat juga memiliki Dialog Keamanan Empat Pihak (Quadrilateral Security Dialogue) yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang dalam pandangan Tiongkok adalah "NATO versi Asia." (Duta Besar Lu tertawa) Senyumanmu sangat berarti.

Duta Besar Lu Kang: Karena Anda tertawa juga ketika Anda bertanya.

Moderator: Baik. Jadi, bagaimana Inisiatif Pembangunan Global dan Inisiatif Keamanan Global berbeda dari Dialog Keamanan Empat Pihak yang dipimpin AS?

Duta Besar Lu Kang: Ada perbedaan esensi. Nama sudah berbeda, yang satu bersifat global dan yang satu lagi adalah empat pihak; yang satu adalah multilateralisme sejati, terbuka dan inklusif, dan yang satu lagi merupakan kelompok-kelompok kecil, politik bloc, dan konfrontasi bloc.

Moderator: Baik, jadi ada perbedaan mendasar. Pertanyaan terakhir, apa bedanya Indonesia dengan negara ASEAN lainnya dalam hal hubungan dengan Tiongkok?

Duta Besar Lu Kang: Tiongkok bersedia mengembangkan hubungan sahabat dengan semua negara ASEAN, karena kami percaya bahwa kita semua adalah tetangga yang baik, kita memiliki kebutuhan pembangunan yang sama, dan kita memiliki pengalaman serupa dalam sejarah, kita dapat saling membantu. Selama proses ini, mungkin ada beberapa negara yang iramanya tidak sepenuhnya sesuai dalam hal ini karena berbagai alasan. Tetapi tidak apa-apa, kami masih berkomitmen untuk bekerja sama dengan kita semua atas dasar dikonsultasikan bersama, dibangun bersama dan dinikmati bersama, atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan. Tidak masalah juga jika beberapa negara mungkin dalam tahap pembangunan yang mengejar, atau berdasarkan kepentingan mereka sendiri atau penilaian mereka sendiri. Secara umum, selama kita masih mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB, selama kita masih mematuhi prinsip-prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, saya percaya bahwa hubungan Tiongkok dengan Indonesia dan semua negara ASEAN akan baik-baik saja terus berkembang dengan mantap.

Moderator: Baik, dikonsultasikan bersama, dibangun bersama dan dinikmati bersama. Terima kasih banyak kepada Duta Besar Lu Kang untuk telah menerima wawancara kami.

Duta Besar Lu Kang: Terima kasih kembali Maggie.