Kantor berita Xinhua hari ini (30/10) menurunkan artikel tentang langkah-langkah yang diambil Tiongkok untuk menjaga kedaulatan atas Pulau Diaoyu. Dalam mana dikatakan, patroli formasi kapal pengawas maritim Tiongkok di perairan Pulau Diaoyu dalam beberapa hari ini tidak saja menyatakan pendirian kedaulatan Tiongkok kepada kapal-kapal Jepang yang ditemukan berada dalam laut wilayah Tiongkok, tapi juga melakukan pengawasan dan pengambilan bukti atas tindakan pelanggaran Jepang terhadap kedaulatan Tiongkok. Sehubungan dengan itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan, tidak ada pilihan lain bagi Tiongkok, kecuali memberikan reaksi yang kuat apabila ada orang menantang garis dasar Tiongkok dalam masalah keutuhan wilayah dan kedaulatan negara.
Tindakan-tindakan Tiongkok itu, ditambah serangkaian langkah tandingan yang diambil Tiongkok, antara lain mengumumkan garis dasar laut wilayah Pulau Diaoyu dan pulau-pulau yang berafiliasi dengannya, serta mempublikasikan buku putih tentang Pulau Diaoyu sebagai wilayah asli Tiongkok, adalah untuk menyampaikan sinyal kepada dunia luar bahwa pemerintah Tiongkok mempunyai tekad teguh serta kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk membela kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Ancaman dan tekanan apapun dari luar sedikitpun tidak dapat menggoyah tekad pemerintah dan rakyat Tiongkok.
Hubungan antara Tiongkok dan Jepang dalam dua bulan lalu jatuh sampai titik terendah dalam 40 tahun sejak pembukaan hubungan diplomatik kedua negara gara-gara Jepang mementaskan sandiwara "pembelian Pulau Diaoyu", sehingga situasi kepulauan itu mengalami perubahan mendasar.
Masalah Pulau Diaoyu bermula dari tindakan Jepang yang mencuri dan mengangkangi wilayah inhern Tiongkok. Jepang sama sekali tidak berhak melakukan perdagangan dalam bentuk apapun dengan menggunakan satu tetes air dan satu jengkal tanah Pulau Diaoyu. Apa yang disebut "nasionalisasi" Pulau Diaoyu oleh pemerintah Jepang telah merealisasi keinginan kekuatan kanan Jepang, dan membawa Jepang semakin jauh di atas jalan yang berbahaya.
Keadilan pantang ditantang, dan sejarah pantang dibelokkan. Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gemba belum lama berselang melakukan kunjungan mencoba membujuk Perancis, Inggris dan Jerman untuk memberikan dukungan opini kepada Jepang dalam masalah Pulau Diaoyu, namun upayanya itu ditanggapi dingin oleh negara-negara tersebut. Fakta membuktikan bahwa keadilan di hati masyarakat dunia tidak mungkin ditutupi oleh siasat yang dimainkan Jepang. Masyarakat internasional perlu sangat waspada terhadap kecenderungan ke arah kanan politik Jepang yang mungkin akan membawa akibat bersifat malapetaka.
Tepat seperti ditunjukkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Zhang Zhijun baru-baru ini bahwa Asia kini sudah bukan Asia 117 tahun lalu, Tiongkok kini lebih-lebih bukan Tiongkok pada masa perang tahun 1895, dan bukan Tiongkok ketika terjadi peristiwa 18 September tahun 1931 dan peristiwa 7 Juli tahun 1937.
Tiongkok tidak akan mencari soal, namun juga tidak takut menghadapi persoalan. Prinsip dan garis dasar Tiongkok pantang ditantang dalam masalah yang berkaitan dengan keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Sudah sewajarnya Tiongkok mengambil tindakan untuk membela keutuhan wilayah dan keamanan negara. Untuk mengembalikan hubungan kedua negara ke jalur yang normal, Jepang sebagai pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya harus mengoreksi kesalahannya, dan meninggalkan ilusi untuk terus mengangkangi Pulau Diaoyu. Demikian kata artikel kantor berita Xinhua.
